Terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan 1997 berakibat pada bertambahnya jumlah perkara kepailitan di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, pengaturan kepailitan sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan Belanda, yaitu dalam Staatsblad 1905 Nomor 217 dan Staatsblad 1906 Nomor 348 yang berlaku pada waktu itu dianggap tidak efektif menyelesaikan persoalan kepailitan. Akibatnya, sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk merevisi peraturan perundang-undangan kepailitan yang dibuat pada zaman kolonial Belanda tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 4 Tahun 1998, kemudian direvisi lagi oleh UURI Nomor 37 Tahun 2004. Di Malaysia, undang-undang kepailitan diatur dalam UU Malaysia Nomor 360 Tahun 1967. Krisis ekonomi menyebabkan undang-undang ini diamandemen pada 1998, kemudian diamandemen lagi pada 2003.

Buku ini berasal dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal yang diterbitkan di beberapa jurnal Fakultas Hukum yang kemudian dibuat menjadi sebuah buku. Tujuan penulisan buku ini ialah membahas dan membandingkan undang-undang dan praktik kepailitan di Indonesia dan Malaysia. Pembahasan dalam buku ini meliputi undang-undang kepailitan, kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan, praktik dan tata cara kepailitan di pengadilan, pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan akibat-akibat kepailitan di kedua negara.

Oleh karena itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum pada program S-1 dan S-2 dan juga mahasiswa yang berminat serta para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan pembaca lain yang ingin mengetahui dan mempelajari undang-undang dan praktik kepailitan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.