Obyek kajian hukum administrasi ada­lah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkung­an kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertum­pu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hu­kum, penyelenggaraan kekuasaan Peme­rintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakatpun ber­peranserta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan konsep dasar tersebut dipa­parkan berbagai instrumen pemerintahan seperti: keputusan tata usaha negara (beschikking), rencana (het plan), pera­turan kebijaksanaan (beleidsregels), per­janjian kebijaksanaan (beleidsovereen­komst), tindakan nyata (feitelijk handel­ing), dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi.

Perlindungan hukum bagi rakyat meru­pakan bagian mutlak hukum administrasi. Diawali dengan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dalam bab 10, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara dibahas secara khusus dalam bab