Distribusi bantuan langsung tunai (BLT) menjelang pemilu presiden 2009 menggambarkan pergulatan calon presiden dalam memanfaatkan skema perlindungan sosial khusus untuk masyarakat miskin guna memperoleh dukungan politik dari pemilih. Berbagai literatur kajian politik kebijakan sosial di Amerika Latin menyebut mobilisasi pemilih menggunakan program serupa dengan BLT sebagai praktik klientelisme atau pembelian suara. 

 

Program BLT memiliki makna politik yang cukup besar bagi semua calon presiden dalam upaya meningkatkan perolehan suara pemilih. Pada saat BLT dibagikan, Megawati menyampaikan penolakannya atas program BLT tetapi menjelang pemilu legislatif ia menarik kembali penolakannya. Reposisi Megawati itu diakhiri dengan klaim atas program BLT untuk mendapatkan dukungan politik dari pemilih. Presiden SBY merespon penolakan dan reposisi Megawati itu dengan strategi yang terencana secara sistematis. Mendekati pemilu, Presiden SBY juga menyampaikan klaim atas program BLT. Di sisi lain. ketika Megawati menolak program BLT, Jusuf Kalla mempertahankan program itu dari penolakan Megawati tetapi setelah pemilu berakhir, Jusuf Kalla menyadari bahwa BLT telah digunakan untuk mobilisasi pemilih. Jusuf Kalla pun juga menyatakan klaimnya atas program BLT. 

 

Apa yang dilakukan oleh semua calon presiden di atas didorong oleh keinginan untuk meningkatkan popularitas guna memenangkan pemilu. Sebelum meningkatkan popularitas Presiden SBY menjelang pemilu 2009, BLT juga telah meningkatkan popularitas SBY ketika dibagikan di tahun 2005. Belajar dari cerita sukses distribusi BLT 2005 tersebut, program BLT 2008 dirancang untuk meningkatkan popularitas Presiden SBY dan membantunya memenangkan pemilu. Buku yang membahas tentang bagaimana program BLT dimanfaatkan untuk praktik klientelisme dan pembelian suara guna memenangkan pemilu ini menggunakan pengalaman di Amerika Latin sebaga perbandingan kasus untuk menganalisis isu tersebut. Dengan cara itu diharapkan pembahasan dalam buku ini menjadi lebih utuh dan mendalam.