Setelah kurang lebih satu tahun buku ini diterbitkan, Alhamdullilah buku ini dicetak ulang. Penulis bersyukur bahwa gagasan yang disam­paikan dalam buku ini memperoleh sambutan yang baik dari para maha­ siswa, pemerhati, dan pakar adrninistrasi publik. Ketika buku ini dicetak ulang penulis mencoba memperkaya pembahasan berbagai isu yang ada di Bab I Mengembangkan Sistim Pelayanan Publik Dalam Negara Kesa­tuan Yang Desentralistik dan Bab V Manajemen Kolabatif: Kemitraan Antara Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah. Sedangkan Bab-Bab lainnya tidak mengalami perubahan.

Revisi Bab I dilakukan untuk memperkaya analisis penulis ten tang pembagian urusan pemerintahan terkait dengan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian urusan pemerintahan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pernerintah dalam mendukung pelaksanaan desentra­ lisasi dan otonorni daerah. Kerancuan pembagian urusan antara susunan pemerintahan menjadi salah satu sumber masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Perubahan dalam Bab ini dilakukan untuk memperjelas pendapat penulis mengenai bagai­ mana seharusnya pembagian urusan dalam penyelenggaraan pelayanan dilakukan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan. Perubahan juga dilakukan dalam diskusi ten tang standar pelayanan mini­ mal (SPM). Dalam revisi ini penulis menambahkan penjelasan tentang berbagai sumber kegagalan implementasi SPM dan bagaimana seharus­ nya perbaikan substansi dan strategi implementasi SPM dilakukan.

Revisi Bab V dilakukan untuk menambah penjelasan ten tang pengembangan manajemen kolaboratif, yang didalam edisi yang pertama masih sangat minimal. Dalam edisi kedua ini penulis menambahkan penjelasan tentang bagaimana pemerintah dan manajer sektor publik seharusnya memilih mitra kerjasama.