Media baru dengan kemampuan konvergensi yang tinggi telah melahirkan dilema legislasi yang spesifik. Perkembangan teknologi inilah yang kemudian 'memaksa' para pengambil kebijakan di berbagai belahan dunia untuk mengambil sikap mengenai hal ini. Karakter media baru harus dihadapi dengan kebijakan yang komprehensif. Hanya dengan itulah situasi “critical iunture' dapat dihindarkan. Sebuah titik kritis dimana keputusan penting harus segera diambil agar masyarakat tidak dikorbankan. Dengan kondisi Indonesia yang unik dari segi problem dan dinamika masyarakatnya, maka penu sebuah posisi yang jelas bagi pemerintah untuk dapat mengoptimalkan potensi kemajuan teknologi dan sekaligus melakukan perlindungan pada masyarakat yang kurang beruntung. Pekerjaan rumah pemerintah tampaknya cukup kompleks. Pemerintah harus menjamin dan menyiapkan struktur pasar kondusif dan menjamin keadilan informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sekaligus perlu meyakinkan masyarakat bahwa seluruh aturan main telah disiapkan dengan baik. Dengan pemenuhan prasyarat tersebut Indonesia akan lebih optimis memasuki fase konvergensi media dan komunikasi dengan segala implikasinya. Buku ini ingin memotret peta kebijakan media baru Indonesia oleh sang regulator pemerintah, di tiga domain utama: internet, media lama yang terbarukan dan telekomunikasi. Tiga pertanyaan besarnya: Apa saja yang sudah dicapai?, Harapan apa yang masih mungkin direalisasikan?, serta bagaimana dinamika problem yang harus diselesaikan. Proses menuju kebijakan media baru yang optimal harus terus diupayakan. Tak ada jalan lain kita perlu terus berproses berangkat dari riil problem yang dihadapi dan mengembangkan struktur kebijakan yang adaptif untuk menyelesaikan problem tersebut.