Buku ini melengkapi beragam referensi kebijakan publik yang beredar luas di Indonesia yang umumnya menggunakan pendekatan teknokratis-manajerial ala paradigma positivis. Sambil mengakui kontribusinya, buku ini mengajukan sejumlah kritik sekaligus alternatif atas beragam cara pandang ortodoks tersebut dengan (1) menawarkan pendekatan kritis terutama agonisme yang meniscayakan deliberasi, kontestasi, dan konflik dalam kebijakan publik, dan (2) mengembalikan kebijakan publik kepada misi transformatif, yakni pembebasan, emansipasi, pemberdayaan, dan agentifikasi demos (warga negara) menuju terwujudnya tatanan demokrasi yang lebih radikal yang bertumpu pada pilar-pilar kebebasan dan kesetaraan. Misi transformatif ini semakin penting dilakukan di tengah beragam karya teknokratis-konsultatif yang justru sering meminggirkan demokrasi dan demos. Menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen demokrasi untuk mewujudkan kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negara dengan sendirinya juga mengandung makna menempatkan demos pada jantung proses dan substansi kebijakan publik.

Dengan menggunakan pendekatan agonistik, buku ini ingin mengembalikan aspek politik dan relasionalitas-di luar rasionalitas-ke dalam jantung kajian dan pra ktik kebija kan publik. Deliberasi, kontestasi, bahkan konflik antarwarga negara serta antarwarga negara dengan pemerintah tidak hanya bisa dihindari, tetapi juga harus diakui dan dipromosikan. Dalam relasi agonistik, masing-masing aktor memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan atau aspirasinya sebagai mitra tanding demokratistanpa sedikit pun mempertanyakan hak konstitusional aktor lain untuk melakukan hal yang sama. Pada titik inilah letak taruhan dan kontribusi kebijakan publik sebagai arena dan instrumen untuk mewujudkan transformasi sosial.