Salah satu tipe pembangunan sektoral yang diharapkan memiliki peran “ganda” sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi agen  bagi pembangunan wilayah adalah sektor pertanian. Terdapat pertalian yang erat antara sektor pertanian dan pembangunan wilayah, hampir sebagian besar wilayah di Indonesia mendasarkan potensi pertumbuhan pembangunannya pada sektor pertanian. Dalam, RPJM 2015–2019 telah ditetapkan arah kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, yaitu dengan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian. Sebagaimana yang dikemukakan Menteri Pertanian:

“Pemerintah mengedepankan konsep pembangunan berkualitas, termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga harus memberikan dampak atau fungsi berantai (multiplier effect)  terhadap sektor-sektor lain dan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu saja. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas tersebut, pemerintah telah menetapkan penguatan dan reformasi kebijakan sektor pertanian yang ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.”

Buku ini terdiri dari tiga bagian, yang  diawali dengan pembahasan tentang tinjauan teoretis dan pemodelan peran sektor pertanian dalam pembangunan wilayah. Dilanjutkan dengan mendeskripsikan profil peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional dan regional di Indonesia. Di bagian akhir dipaparkan aplikasi pemodelan peran sektor pertanian dalam pembangunan wilayah di Indonesia melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penawaran (supply) dan kebutuhan (demand) termasuk di dalamnya dibahas pula implementasi kebijakan. Buku ini hadir untuk menjembatani gap pengertian antarsektor dan antarpelaku pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Harapannya, akan dihasilkan peningkatan kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan pengembangan wilayah serta pengembangan sektor pertanian.