Saat ini, pembangunan di Indonesia masih dianggap jauh dari kata inclusive, sustain, dan equal. Ketiga kata tersebut menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan, baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo tahun 2019, awal tahun 2022 Pemerintah dan DPR RI memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (I KN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Purnama & Chotib, zon). Lokasi IKN direncanakan akan menempati sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kawasan inti IKN berada di Kecamatan Sepaku. Rencana pemindahan IKN memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk Kecamatan Sepaku. Hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan kawasan perkotaan baru serta perpindahan penduduk yang masih menuju IKN telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat sekitar (Saputra et al., 2022 & Saputra et al., 2023). Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan strategis yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara Nusantara mendorong untuk melakukan kajian dengan tema Kajian Keberlanjutan Pembangunan Wilayah di Ibu Kota Nusantara. Adapun rincian delapan sub tema yang akan dilakukan kajian yakni terdiri dari Migrant Worker, Livelihoods of Local Communities, Land Use Changes, Housing and Settlements, Ecotourism, SDG's Desa, Sustainability, dan Rural Urbanization.