Photograph

Share

Maria S.W. Sumardjono

Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. lahir di Yogyakarta, 23 April 1943. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada 1966. Ia mendapatkan gelar Master of Comparative Law (M.C.L.) dari Southern Methodist University (SMU) Dallas, Texas, tahun 1978. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Master of Public Administration (M.P.A.) pada 1984 dan gelar Doktoral (Ph.D.) pada 1988 dari University of Southern California (USC), Los Angeles, California.

Riwayat kariernya antara lain adalah sebagai berikut: Dekan Fakultas Hukum UGM (1991–1997), Kepala Pusat Pengkajian Hukum Tanah (PPHT) Fakultas Hukum UGM (1995–sekarang), Anggota Dewan Riset Nasional (1993–1995), Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (1995–2000), Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (2002–2005), Anggota Tim Pakar Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1998–2000), Lead Expert Land Administration Project (LAP) (1998), Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I, BP MPR–RI (Maret–Agustus 2001), Narasumber Panitia Ad Hoc II, BP MPR–RI (2001), Anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (Juli 2009–sekarang), Konsultan Asian Development Bank (ADB) untuk Capacity Building to Support Decentralized Administrative Systems (CB SDAS) (Februari 2000–Januari 2001), Konsultan Asian Development Bank (ADB) untuk National Resettlement Policy Enhancement and Capacity Building (April–November 2001), Konsultan untuk Environmental Sector Program (ESP) 2, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)–DANIDA (November 2008–Februari 2009), Konsultan untuk SEA in Policy Analysis and Environmental Planning: Lesson Learned From Pilot Projects, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)–DANIDA (Agustus–September 2009), Konsultan untuk SEA Applied in Development Planning and Policy Analysis, KLH–DANIDA (November 2009–April 2010), Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) (Desember 2009–Desember 2014), Konsultan untuk SEA in Policy Analysis and Environmental Planning, KLH–DANIDA (April–Desember 2010), Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) (sejak Juli 2011), Narasumber/Pakar Implementasi NKB Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (KPK sejak 2013), Ketua Tim Permasalahan Tanah BUMN (Kementerian BUMN, sejak Januari 2015), Konsultan Asian Development Bank (ADB) untuk Sustainable Infrastructure Assistance Program (25 Maret–18 Juni 2015). Koordinator Penyusun RUU Hak Tanggungan (1993), Koordinator Penyusun RUU Ketransmigrasian (1995), Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan (2000), Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Sumberdaya Agraria (2003), Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Atas Tanah Beserta Bangunan untuk Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing (2008), Koordinator Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (2010), Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP-3-K) (2011), Koordinator Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (2013). 

Selain kegiatan-kegiatan di atas, ia banyak mengadakan penelitian, antara lain A Special Study on Policy Impact Assessment: Inland Waterways Transport Project pada 1999 yang disponsori oleh Asian Development Bank, Studi tentang Eksistensi Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Implikasi Yuridisnya pada 2008, kerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Penelitian tentang Pengelolaan Keluhan/Pengaduan dalam Pelayanan Bidang Pertanahan pada 2008, Kerja Sama Komisi Ombudsman Nasional dan Fakultas Hukum UGM, Penelitian tentang Kajian Kritis Pasal 33 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kerja Sama KLH–DANIDA pada 2008/2009, Studi tentang Pengembangan Peraturan Perundang-undangan sebagai Instrumen Mengarusutamakan KLHS, Kerja Sama KLH–DANIDA pada 2009, Studi tentang Penyusunan Kerangka Hukum dan Pedoman Pengkajian KLHS, KLH–DANIDA pada 2010, Kajian Sistem Penyediaan Dana Pengadaan Tanah untuk Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS), Indonesia Infrastructure Initiative/Aus AID pada 2010, Kajian tentang Penetapan Hak Atas Tanah: Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), KPK (2013), Kajian Tata Kelola Penetapan Hak Guna Usaha (HGU) dalam Konteks Perizinan Usaha Perkebunan, UKP4 (2013), Kajian tentang Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua, UP4B (2013). 

Kegiatan lain adalah memberikan legal opinion untuk berbagai perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. 

Penghargaan yang diperoleh antara lain Satya Lencana Kesetiaan, 25 tahun pengabdian sebagai staf pengajar UGM dan Piagam Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama sebagai Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria pada 1998; Cendekiawan Berdedikasi, penghargaan dari Kompas pada 2009; serta Citra Bhumi Bhakti Adiguna, penghargaan atas jasa dan pengabdian luar biasa di bidang Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI pada 2014. 

Sampai saat ini, ia masih aktif menulis di media massa dan jurnal serta menjadi pembicara dalam berbagai seminar. Ia menulis buku Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi (Penerbit Buku Kompas, cetakan ke-6, edisi revisi+, 2009), Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi WNA dan Badan Hukum Asing (Penerbit Buku Kompas, cetakan ke-2, 2008), Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan (Penerbit Buku Kompas, cetakan ke-2, 2008), Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Penerbit Buku Kompas, cetakan ke-2, 2009), Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat (Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010), dan Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia antara yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-Undang terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam (Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Gadjah Mada University Press, cetakan ke-2, 2014). Di samping itu, juga menjadi co-author buku Beberapa Gagasan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia (Penerbit Balai Pustaka, 2002) dan Decentralization in Indonesia (redesigning the state) (Asia Pacific Press at The Australian National University, 2003). Penerbitan mutakhir adalah Semangat Konstitusi dan Alokasi yang Adil atas Sumber Daya Alam, Penerbit Fakultas Hukum UGM, 2014.