Agar ilmu hukum bisa tampil sebagai genuine science, maka pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan hukum, khususnya hukum pengelolaan irigasi, dilakukan secara holistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh, tanpa ada reduksi. Cara pandang, pemikiran, ataupun pendekatan yang bersifat liniermekanistik-rasional, sudah saatnya didekonstruksi secara menyeluruh, bukan saja pada tataran normatif, melainkan juga pada tataran paradigmatis.

 Paradigma baru yang dibutuhkan adalah paradigma holistik. Pendekatan holistik dalam ilmu hukum ini merupakan pendekatan baru yang berbeda bahkan berseberangan dengan pendekatan konvensional yang positivistik. Pendekatan ini penting untuk digunakan sebab saat ini dalam tataran teoretis maupun praktis telah terjadi krisis hukum yang begitu kompleks dan multidimensional dalam skala lokal, nasional, maupun global. Krisis hukum tersebut apabila dicermati ternyata berakar pada hegemoni paradigma positivisme.