Pada tahun 2013, Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No. 45 tahun 2013 secara resmi membentuk profesi analis kebijakan. Analis kebijakan merupakan profesi baru di lingkungan pegawai ASN (aparatur sipil negara) yang ditempatkan di Kementerian, LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian), dan pemerintahan daerah. Analis kebijakan diharapkan mampu membantu pemerintah untuk mereformasi proses pembuatan regulasi dan kebijakan publik sehingga produk keduanya mampu bersifat inklusif, berbasis pada bukti yang empiris dan ilmiah, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Buku Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan ini dapat menjadi buku panduan bagi para analis kebijakan. Buku ini tidak hanya membahas mengenai gambaran umum kebijakan publik, dan struktur pembuatan kebijakan publik di Indonesia; tetapi juga mendiskusikan peran analis kebijakan dalam lingkungan Indonesia yang demokratis dan majemuk, serta ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia di tengah arus globalisasi. Secara khusus, buku ini bahkan mendeskripsikan pekerjaan, jabatan, keluaran pekerjaan hingga kompetensi yang dibutuhkan dari seorang analis kebijakan. Penekanan pembahasan profesi analis kebijakan di dalam buku ini yang begitu sistematis dan holistik ditujukan untuk mampu memberikan pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan seorang analis kebijakan agar dapat bekerja dengan baik.