Sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional maupun Daerah (RPJPN dan RPJPD), bahwa pembangunan nasional dan daerah yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan perubahan yang berkesinambungan dan konsisten baik menyangkut perencanaan, pengorganisasian, implementasi, maupun pengendalian terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi umumnya dan khususnya dalam bidang hubungan industrial.

Hubungan industrial menggambarkan sebuah sistem yang kompleks, yang pada dasarnya merupakan hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa di tempat dan di lingkungan pekerjaan. Para pelaku tersebut terdiri atas pengusaha/pemilik, manajemen/pimpinan perusahaan, karyawan/pekerja, dan pemerintah serta masyarakat. Mereka berperan serta sesuai dengan kedudukan atau bidangnya masing-masing sehingga harapannya akan menumbuh-kembangkan iklim kerja, kualitas kerja, dan usaha yang harmonis.

Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tersebut, muncullah berbagai masalah yang kompleks yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor internal, selain karena keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sikap mental para pelaku hubungan industrial tidak terlepas dari warisan masa lampau yang kecenderungannya menuju perpecahan dan ketidakserasian. Sedangkan dari faktor eksternal, berbagai aspek proses penyederhanaan dan pembaharuan sarana dan prasarana organisasi dalam hubungan industrial pun sangat terbatas dan kemungkinan memiliki skala prioritas yang rendah. Kesemuanya itu bermuara pada tingkat kesadaran, keikhlasan, dan komitmen pimpinan perusahaan akan arti penting hubungan industrial yang didukung oleh karyawan atau pekerja yang memiliki kesadaran dan keikhlasan serta komitmen dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Tidak kalah penting, pelaksanaan sosialisasi hubungan indus­trial yang lebih bersifat menyadarkan atau mengubah sikap mental para pelakunya juga harus didukung oleh pemerintah melalui law-enforcement dan masyarakat yang madani.